Layanan Jasa SEO

Pajak air Bawah Tanah Bali

Layanan Jasa SEO

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI. NOMOR 3 TAHUN 2004. TENTANG. PAJAKPENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.  Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa. Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik.

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan kewenangan perizinan dalam bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perizinan Air Tanah;.

PAJAK AIR BAWAH TANAH, Perhotelan Tolak Kenaikan 1.000 Persen. Denpasar, Kompas – Mulai tahun 2011 Gubernur Bali Made Mangku Pastika akan memberlakukan kenaikan 1.000 persen pajak air bawah tanah untuk perhotelan. Sebaliknya, kalangan perhotelan menolak keras rencana Pemerintah Provinsi Bali.

Kalangan industri perhotelan di Provinsi Bali keberatan dengan keinginan Gubernur Bali untuk mendorong peningkatan pajak Air Bawah Tanah (ABT) hingga 1000 %. Kenaikan itu dirasakan sangat membebani bila dibandingkan dengan tingkat pendapatan mereka.

Pengguna air bawah tanah (ABT) di Kota Denpasar disinyalir banyak yang tak membayar pajak ABT. Dari total pelaku usaha yang ada, Dinas Pendapatan Kota Denpasar baru memungut pajak ABT dari 807 pelaku usaha.

 Denpasar (Bali Post)- Keluhan kalangan industri pariwisata, terutama hotel dan restoran atas tingginya kenaikkan pajak air bawah tanah (ABT) yang bisa mencapai 1.000 persen akhirnya direspons Pemprov Bali. Pemprov memberikan keringanan pajak ABT hingga 50 persen tahun 2010 atas pengenaan pajak, Cole menyimpulkan, krisis air akan terjadi di Bali pada 2020-2025, jika tak ada aksi nyata dalam penyadaran, konservasi, dan koordinasi kebijakan. Pariwisata, katanya,  Kedua, sebagian besar responden yang terdiri dari pengusaha kecil dan sedang tak membayar pajak air bawah tanah.
Menurut Edy, sebanyak 70 persen pihak yang terindikasi itu memiliki status-status beragam, mulai dari meteran air tak menyala sehingga menyulitkan perhitungan pajak, hingga kemungkinan pemegang izin penggunaan air bawah tanah itu sama sekali tidak menggunakan air tanah yang disediakan.

Pajak reklame di Bali

Layanan Jasa SEO

Memasang reklame di Bali, tentu tidak bisa seenaknya asal pasang saja karena ada peraturan pemerintah daerah yang mengatur mengenai pemasangan berbagai reklame dan billboard yang harus kita ikuti. Pada dasarnya tarif atau perhitungan pajak reklame di denpasar dihitung dari luasan per meter persegi.

Pajak Reklame adalahpajak yang dikenakan pada objek pajak yang berbentuk reklame. Besaran dan nilainya bervariasi tergantung dari ukuran reklame, model dan bentuk reklame, waktu pemasangan reklame, serta lokasi pemasangan.

Percetakan MahaMeru melayani dalam hal pengurusan Pajak & Perijinan untuk Iklan Reklame didaerah Bali seperti untuk Billboard ( Papan Bercahaya), Banner / Spanduk, Baliho serta Umbul-umbul. Perijinan pemasangan iklan untuk Umbul-umbul, Spanduk, Baliho dan Billboard ditentukan oleh kebijakan pemerintah.

untuk Kota Denpasar Instansi yang menangani pajak reklame adalah Dinas kebersihan dan pertamanan Kota Denpasar. Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan agar saudara menghubungi Dinas DKP kota Denpasar di situs.http://dkp.denpasarkota.go.id

Seperti kita ketahui, mengurus pajak reklame gampang-gampang susah karena kita harus tahu betul prosedur yang ada. Bagi yang ingin memasang media reklame di Bali seperti billboard advertising Neon Box, dll terutama di kota Denpasar ada baiknya memahami dulu regulasi mengenai apa itu pajak reklame.

Perbaikan infrastruktur di Kota Denpasar nampaknya akan mendapatkan hambatan dari segi anggaran. Terlebih ada sejumlah retribusi di Kota Denpasar yang realisasinya di bawah target. Salah satunya retribusi dari Pajak Reklame. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Bali menemukan ada pendapatan mencurigakan dari sektor pajak reklama.

Target pendapatan daerah dari sektor pajak reklameKabupaten Badung sampai saat ini baru mencapai Rp 3 miliar dari target Rp 14 miliar . Bali yang telah dikenal sebagai pusat pariwisata baik lokal maupun internasional merupakan lahan subur bagi para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan dari produk yang ditawarkannya, oleh karena itu izin merupakan hal yang penting.

Media informasi tersebut dapat berupa info produk, info perusahaan dan lain lain yang di design sedemikian rupa Sehingga dapat menarik perhatian pembacaya. Reklame berbagai Jenis seperti : bilboard, baliho, spanduk, umbul-umbul. Semua reklame harus membayar Pajak Reklame ke Dinas Pendapatan daerah.

MahaMeru Bali, melayani pengrusan Pajak & Perijinan untuk Iklan Reklame yang di kerjakan / diproduksi di MahaMeru seperti untuk pemasangan iklan / Advertising outdoor untuk Billboard ( Papan Bercahaya), Banner / Spanduk, Baliho serta Umbul-umbul.

Bali Surya Advertising juga melayani pembuatan dan Pemasangan reklame berupa Umbul umbul ke seluruh wilayah Bali juga melayani pengurusan pajak reklame dan beberapa klien yang menggunakan jasa kami merupakan perusahaan besar seperti Hotel juga Instansi Pemerintah.

Kasus pajak di Bali

Layanan Jasa SEO

Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Freddy Runtu mengatakan, total ada 10 hotel yang saat ini sedang dibidik dalam kasus penggelapan pajak hotel restoran (PHR). “Nilainya mencapai puluhan miliar,” kata Freddy Runtu di Denpasar, Setelah dinyatakan pailit, owner Hardys Retailindo dan Group Hardys, Ir I Gede Agus Hardiawan, kini malah tersandung kasus pajak. Keterbatasan alat bukti menjadi alasan kejaksaan menghentikan penyidikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Bali, akhirnya menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pajak Hotel Ocean Blue, di Kuta, yang dilakukan Kim Chang Citul warga Korea Selatan.

Kasus dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, menyeret Hotel yang berlokasi di Tuban, Kuta. Usut punya usut hotel yang terletak di Jalan Raya Tuban No 2 Kuta, Badung ini juga tidak menyetorkan pajak Rp 5,9 miliar.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) BadungBalimeminta pemerintah kabupaten di daerah itu untuk menindak tegas dengan cara menutup operasional Ocean Blue Pool Villa, karena tidak membayar pajak mencapai Rp20 miliar lebih.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Aditya Warman memastikan kasus pajak di Hotel Ocean Blue Pool I dan II di Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung sebagai tindakan korupsi. Bukan kasus pidana umum biasa yaitu penggelapan pajak.  Kasus penunggakan pajak oleh Hotel “Ocean Blue”, Nusa Dua, Kabupaten Badung, senilai Rp12 miliar terkesan jalan di tempat karena sampai … Kasus tersebut masih dalam tahap pengembangan dan gelar perkara di Kejaksaan Agung setelah sebelumnya melakukan hal sama diKejaksaan Tinggi Bali.

Contoh kasus: Modus operandinya Villa: di mana transaksi uang sewa/nginap dan akomodasi lainnya terjadi di luar negeri, tamu tinggal datang ke Bali sesuai dengan perjanjian akomodasi yang disepakati. Sementara wajib pajak Villa belum lapor pajak, maka ada indikasi penghasilan dari Villa tidak dilaporkan.

Pengadilan Negeri Denpasar juga menyidangkan dugaan kasus penggelapanpajak yang dilakukan jaringan supermarket terbesar di Bali. Tak tanggung-tanggung, nilai pajak yang digelapkan mencapai Rp71,9 miliar.

Meskipun amat sulit mengenali siapa pelaku ekonomi yang sesungguhnya menguasai industri pariwisata Bali, oleh karena banyak di antaranya bergerak secara … Adapun yang diperoleh pemerintah daerah, hanyalah pendapatan tidak langsung berupa pajak daerah, izin mendirikan bangunan dan dana pembangunan? Penerimaan pajak dari sektor pariwisata saat ini masih beradadi nomor 3, dan melihat Bali sebagai tujuan pariwisata dunia, maka dapat dikatakan terdapat potensipajak yang masih perlu ditingkatkan lagi atau bisa dikatakan masih tingginya tunggakan pajak (PHR) .

 

Sekolah Pajak di Bali

Layanan Jasa SEO

Kegiatan yang dinamakan Pajak Bertutur ini dilaksanakan dengan pegawai Ditjen Pajaksebagai pengajar dan melibatkan lebih dari 110.000 pelajar dan mahasiswa. Kanwil DJP Bali sendiri beserta seluruh KPPnya menyelenggarakan kegiatan Pajak Bertutur di 35 sekolah di Provinsi Bali, “Mereka akan diajak berkenalan dengan pajak. Kanwil DJP Bali sendiri beserta seluruh KPPnya akan menyelenggarakan kegiatan Pajak Bertutur di 35 sekolah di Provinsi Bali SD dan perguruan tinggi yang akan melibatkan kurang lebih 3.200 peserta didik,” sebutnya.

Sekolah tinggi akutansi negara di bali adalah merupakan tempat anda bisa menggali informasi mengenai pendaftaran dan lain – lain. Tempat ini juga biasanya merupakan tempat tes tertulis yang bisa anda ikuti ketika anda memutuskan mendaftar di sekolah tinggi kedinasan ini. Sekolah tinggi akutansi pajak.

Sekilas mengulas informasi mengenai PKN STAN yang perlu anda ketahui. PKN STAN adalah salah stau sekolah tinggi ikatan dinas yang berada di bawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia ? Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali mengajak para pelajar mulai dari tingkat sekolahdasar hingga perguruan tinggi di daerah setempat sadar pajak melalui edukasi yang digelar di 35sekolah?

Pelaksana Tugas Kepala Kanwil DJP Bali, Cucu Supriatna di Denpasar, Kamis (3/8/2017), menjelaskan Pajak Bertutur akan dilaksanakan serentak di seluruh kantor pajak di Indonesia selama satu hari pada 11 Agustus 2017. “Kami akan menurunkan insan-insan DJP ke sekolahsekolah?

Penerimaan pajak daerah di Bali masih memiliki potensi yang besar. Kepala Kanwil DJP Bali yang baru, Goro Ekanto saat diterima Gubernur Bali di ruang kerjanya, Selasa (10/10), menyebut sebagian pajak dari penyedia di Bali belum seluruhnya masuk melalui kantor-kantor ?

 

Pajak Hotel di Bali

Layanan Jasa SEO

Realisasi target pencapaian perolehan Pajak Hotel dan Restauran (PHR) Kabupaten Badung, Bali, sebesar Rp2,013 triliun untuk Tahun 2017 sudah tercapai sebesar Rp2,014 triliun atau lebih Rp720,8 juta. Pemprov Bali akan mengkaji kembali skema penyaluran bantuan pajak hotel dan restoran atau PHR dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang diperuntukkan bagi mu.

Badung merupakan kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah terbesar di Bali yang dimana jumlah Pajak Hotel dan Restoran yang terkumpul dapat mencapai 60% sampai 80% dari PAD yang diteriama.  hingga akhir 2015 baru terdaftar 100 hotel dan restoran di Kabupaten Gianyar yang telah menggunakan sistem PHR online” dan ditargetkan tahun depan akan mencapai 400 hoteldan restoran.

PAD Terbesar Badung Berasal dari Pajak Hotel dan Restoran. Desa-desa lain bahkan menuntut uang dari hotelhotel di dekatnya karena tamu-tamu hotel menikmati pemandangan desa otentik. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Freddy Runtu mengatakan, total ada 10 hotel yang saat ini sedang dibidik dalam kasus penggelapan pajak hotel restoran (PHR). “Nilainya mencapai puluhan miliar,”?

Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta mendorong Badan Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung mengoptimalkan pajak hotel dan restoran di daerah itu agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan ?

Skema pembagian penerimaan pajak hotel dan restoran di Bali akhirnya selesai. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung dan Pemerintah kota (Pemkot) Denpasar sepakat membagi sebagian pajak hotel dan restoran kepada daerah lainnya.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menengarai banyak pajak hotel dan restoran (PHR) di Bali yang tidak disetorkan ke kas daerah melalui kabupaten/kota. Soalnya, pemungutan pajak ini dipotong dari pembayaran para wisatawan di tempat menginap atau makan.

Penerimaan pajak dari sektor pariwisata saat ini masih berada di nomor 3, dan melihatBali sebagai tujuan pariwisata dunia, maka dapat dikatakan terdapat potensi pajak yang masih perlu ditingkatkan lagi atau bisa dikatakan masih tingginya tunggakan pajak (PHR) oleh sejumlah hotelkhususnya di badung?

Berdasar data statistik penerimaan tahun 2016, dari lima KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) penentu penerimaan pajak Kanwil DJP Bali, sektor pariwisata (KLU penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum) menempati urutan ke-3 setelah sektor perdagangan dan jasa .

Kasus dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, menyeret Hotel yang berlokasi di Tuban, Kuta. Usut punya usut hotel yang terletak diJalan Raya Tuban No 2 Kuta, Badung ini juga tidak menyetorkan pajak Rp 5,9 miliar.