Pajak air Bawah Tanah Bali

Layanan Jasa SEO

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI. NOMOR 3 TAHUN 2004. TENTANG. PAJAKPENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.  Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa. Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik.

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan kewenangan perizinan dalam bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perizinan Air Tanah;.

PAJAK AIR BAWAH TANAH, Perhotelan Tolak Kenaikan 1.000 Persen. Denpasar, Kompas – Mulai tahun 2011 Gubernur Bali Made Mangku Pastika akan memberlakukan kenaikan 1.000 persen pajak air bawah tanah untuk perhotelan. Sebaliknya, kalangan perhotelan menolak keras rencana Pemerintah Provinsi Bali.

Kalangan industri perhotelan di Provinsi Bali keberatan dengan keinginan Gubernur Bali untuk mendorong peningkatan pajak Air Bawah Tanah (ABT) hingga 1000 %. Kenaikan itu dirasakan sangat membebani bila dibandingkan dengan tingkat pendapatan mereka.

Pengguna air bawah tanah (ABT) di Kota Denpasar disinyalir banyak yang tak membayar pajak ABT. Dari total pelaku usaha yang ada, Dinas Pendapatan Kota Denpasar baru memungut pajak ABT dari 807 pelaku usaha.

 Denpasar (Bali Post)- Keluhan kalangan industri pariwisata, terutama hotel dan restoran atas tingginya kenaikkan pajak air bawah tanah (ABT) yang bisa mencapai 1.000 persen akhirnya direspons Pemprov Bali. Pemprov memberikan keringanan pajak ABT hingga 50 persen tahun 2010 atas pengenaan pajak, Cole menyimpulkan, krisis air akan terjadi di Bali pada 2020-2025, jika tak ada aksi nyata dalam penyadaran, konservasi, dan koordinasi kebijakan. Pariwisata, katanya,  Kedua, sebagian besar responden yang terdiri dari pengusaha kecil dan sedang tak membayar pajak air bawah tanah.
Menurut Edy, sebanyak 70 persen pihak yang terindikasi itu memiliki status-status beragam, mulai dari meteran air tak menyala sehingga menyulitkan perhitungan pajak, hingga kemungkinan pemegang izin penggunaan air bawah tanah itu sama sekali tidak menggunakan air tanah yang disediakan.

Leave a Reply