Kasus pajak di Bali

Layanan Jasa SEO

Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Freddy Runtu mengatakan, total ada 10 hotel yang saat ini sedang dibidik dalam kasus penggelapan pajak hotel restoran (PHR). “Nilainya mencapai puluhan miliar,” kata Freddy Runtu di Denpasar, Setelah dinyatakan pailit, owner Hardys Retailindo dan Group Hardys, Ir I Gede Agus Hardiawan, kini malah tersandung kasus pajak. Keterbatasan alat bukti menjadi alasan kejaksaan menghentikan penyidikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Bali, akhirnya menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pajak Hotel Ocean Blue, di Kuta, yang dilakukan Kim Chang Citul warga Korea Selatan.

Kasus dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, menyeret Hotel yang berlokasi di Tuban, Kuta. Usut punya usut hotel yang terletak di Jalan Raya Tuban No 2 Kuta, Badung ini juga tidak menyetorkan pajak Rp 5,9 miliar.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) BadungBalimeminta pemerintah kabupaten di daerah itu untuk menindak tegas dengan cara menutup operasional Ocean Blue Pool Villa, karena tidak membayar pajak mencapai Rp20 miliar lebih.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Aditya Warman memastikan kasus pajak di Hotel Ocean Blue Pool I dan II di Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung sebagai tindakan korupsi. Bukan kasus pidana umum biasa yaitu penggelapan pajak.  Kasus penunggakan pajak oleh Hotel “Ocean Blue”, Nusa Dua, Kabupaten Badung, senilai Rp12 miliar terkesan jalan di tempat karena sampai … Kasus tersebut masih dalam tahap pengembangan dan gelar perkara di Kejaksaan Agung setelah sebelumnya melakukan hal sama diKejaksaan Tinggi Bali.

Contoh kasus: Modus operandinya Villa: di mana transaksi uang sewa/nginap dan akomodasi lainnya terjadi di luar negeri, tamu tinggal datang ke Bali sesuai dengan perjanjian akomodasi yang disepakati. Sementara wajib pajak Villa belum lapor pajak, maka ada indikasi penghasilan dari Villa tidak dilaporkan.

Pengadilan Negeri Denpasar juga menyidangkan dugaan kasus penggelapanpajak yang dilakukan jaringan supermarket terbesar di Bali. Tak tanggung-tanggung, nilai pajak yang digelapkan mencapai Rp71,9 miliar.

Meskipun amat sulit mengenali siapa pelaku ekonomi yang sesungguhnya menguasai industri pariwisata Bali, oleh karena banyak di antaranya bergerak secara … Adapun yang diperoleh pemerintah daerah, hanyalah pendapatan tidak langsung berupa pajak daerah, izin mendirikan bangunan dan dana pembangunan? Penerimaan pajak dari sektor pariwisata saat ini masih beradadi nomor 3, dan melihat Bali sebagai tujuan pariwisata dunia, maka dapat dikatakan terdapat potensipajak yang masih perlu ditingkatkan lagi atau bisa dikatakan masih tingginya tunggakan pajak (PHR) .

 

Leave a Reply