Ujaran Kebencian Adalah Puncak Kesemrawutan Pendidikan dan Hukum

JAKARTA-(TERBITTOP.COM)-Rektor Universitas Trilogi,Pof Dr Asep Saefudin MSc mengatakan surat edaran Kapolri tentang ujaran kebecian adalah puncak dari kesemrawutan pendidikan dan hukum keadilan di Indonesia.Persoalan dasar kemanusian ini sudah lama dibiarkan politisi,birokrasi pemerntahan lembaga legislatif dan yudikatif NKRI. “Bisa jadi karena persoalan ketertutupan jiwa atau tidak memahami esensi kemanusiaan secara mendasar, pendidikan akan kesadaran manusia yang […]

prof asef bersama dr rizalJAKARTA-(TERBITTOP.COM)-Rektor Universitas Trilogi,Pof Dr Asep Saefudin MSc mengatakan surat edaran Kapolri tentang ujaran kebecian adalah puncak dari kesemrawutan pendidikan dan hukum keadilan di Indonesia.Persoalan dasar kemanusian ini sudah lama dibiarkan politisi,birokrasi pemerntahan lembaga legislatif dan yudikatif NKRI.

“Bisa jadi karena persoalan ketertutupan jiwa atau tidak memahami esensi kemanusiaan secara mendasar, pendidikan akan kesadaran manusia yang berkaitan dengan rasa hormat dan memahami esensi kebebasan berpikir,”ujar Prof Asep Saefuddin kepada TERBITTOP di Jakarta,belum lama ini.

Apalagi kata dia, semua karakter dasar ini kalah dengan oleh tuntutan membangun kecerdasan superfisial.Moral dan mental kita dikalahkan oleh tujuan meningkatkan kepintaran atau IQ. “Itulah yang digeber dinomorsatukan dalam sistem pendidikan kita ejak SD atau bahkan PAUD.Secara tidak sadar norma norma kehidupan menjadi hilang, kemerungsung dengan kompetisi individual, sehingga sejak dini warga ini terbiasa saling membenci, sangat emosional dan mengedepenkan rasionalitas,”kata Prof Asep.

Pakar Statistik dan entrepreneur ini menilai surat edaran sebagai jalan keluar melalui sebuah ketentuan edaran ujaran kebencian atau Hate Speech sama sekali tidak mendasar, mirip dengan upaya pemadaman kebakaran, tanpa tahu apa akar masalah kebakaran itu. Pola sporadis ini kata Prof Asep, akibat tidak tertatanya sistem pendidikan yang dibiarkan semrawut.

“Surat Edaran itu bisa menyebabkan multiinterpretasi dimana batas ketidakwajarannya cukup sumir. Bisa saja pemikiran atau opini seeorang yang hakekatnya bagus dan konstruktif, bisa dicap luapan kebencian hanya gara gara perbedaan haluan politik atau hal lain yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, seperti SARA,”tegasnya.

Dikatakan, pemunculan itu bisa dalam bentuk bullying, menghina dan tawuran.Kebiasaan ini terbawa ke masa kehidupan selanjutnya dalam keseharian dunia politik,hukum,parlemen, dunia birokrasi, dimana ungkapan lebih emosional daripada rasional.

Bahkan lanjut dia,edaran itu bisa mengekang daya kreativitas seseorang, karena ketakutan berpendapat gara gara ngeri dikategorikan ungkapan kebencian. Kondisi itu kata Prof Asep Saefuddin, tidak menguntungkan bagi siapapun baik invidu atau kelembagaan (utamanya kelembagaan negara-red), yang akan sepi dari masukan masukan berupa kritikan. “Untuk itu aparat negara sebaiknya duduk bareng membahas secara mendalam,utamanya Kepolisian,Kemendikbud,Kemenristek dikti,Kemenkumham,Kemendagri,Sekneg dan Sekab,”ujarnya.

Dia menilai gebrakan lewat surat edaran sering kontra produktif, karena bukan hasil suatu analisis yang mendalam. Letupan sesaat dalam edaran itu sangat dominan,padahal efeknya sangat masal, masif dan banyak yang kena.

Untuk itu dia menyarankan demi kebaikan bersama kedepan dalam pembenahan mental bangsa ini, masuklah ke persoalan secara serius dan mendasar, bukan sporadis dan hangat hangat tahi ayam. Karena itu pembenahan mntal tidak cukup lewat iklan iklan di media sosial, sementara aparat keamanan dan anggota legislatif tidak dibenahi.Termasuk pembenahaan kebutuhan primer sekunder mereka yang diperjelas dengan reward dan punishmentnya.(haris)